senstvt

Baik Belanda maupun Indonesia menghadapi masalah ilegalitas yang serupa. Namun, ada perbedaan dalam kebijakan pemberian visa. Pemerintah Belanda menerapkan prinsip “ kotor sampai terbukti bersih ” terhadap orang Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia menganut asas “ bersih sampai tertangkap kotor ” terhadap orang Belanda. Pada tanggal 1 Februari 2004 pemerintah Indonesia pernah menerapkan kebijakan reciprocity (timbal balik) dengan mengharuskan warga negara Belanda terlebih dahulu mengambil visa di KBRI di Den Haag, layaknya seperti warga negara Indonesia harus ke kedubes Belanda di Jakarta. Dalam suatu penerbangan ke Indonesia, seorang penumpang warga negara Belanda bercerita ia harus repot-repot datang ke KBRI Den Haag untuk mendapatkan stiker di paspornya, tetapi ia mengerti sepenuhnya kebijakan itu. “Belanda yang duluan begitu…”, ujarnya. Sayangnya, Yusril Ihza Mahendra, ketika itu menjabat Menteri Hukum dan HAM,  terlihat emosional saat diprovokasi oleh wartawati Belanda Vaess